BANDUNG (31/01) - Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024, Kepala LPKA, Arif Rahman, bersama Ketua Tim ZI sekaligus Kepala Seksi Perawatan, Ahmad Baihaqi dan 1 orang operator mengikuti kegiatan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari – 3 Februari 2024 bertempat di Hotel Aryaduta Bandung.
Hari pertama di Aryaduta Hotel, narasumber utama dalam kegiatan hari itu berasal dari Tim Kementerian Keuangan, Inspektur Wilayah VI, dan Staf Ahli bidang RB yang memberikan paparan mengenai materi terkait persiapan analisa dokumen data dukung.
Sementara itu, Inspektur Wilayah VI, Sri Yuliani menyampaikan sebanyak 11 Rekomendasi dari hasil catatan evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Usulan WBBM Kemenkumham Tahun 2023.
Dengan narasumber berasal dari Kementerian Keuangan dilakukan untuk mempelajari praktik terbaik dalam meraih WBBM. Kemenkeu dijadikan rujukan dalam kegiatan Analisa Data Dukung WBBM ini karena 13 satker mendapatkan predikat WBBM pada tahun 2023 kemarin.
Narasumber dari Kemenkeu, Deni, menerangkan Jurus Palu Gada yang diterapkan di kementeriannya, bahwa jurus tersebut dilakukan dengan mengumpulkan semua penilaian, dikumpulkan jadi satu, dan standar nasional yang menjadi penilaian di tingkatkan dalam target penilaian di Kemenkeu. Deni juga menerangkan dengan memperbanyak otomatisas, mengurangi tatapmuka, serta menerapkan 3 line of defence predikat WBBM dapat diraih.
Kemudian Asep Kurnia, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham, menyampaikan bahwa terdapat 40 Satuan Kerja Kemenkumham yang diusulkan untuk meraih predikat WBBM pada tahun 2024. Beliau menitikberatkan fokus pada analisis dokumen pendukung untuk usulan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024, Asep juga menekankan pentingnya unit kerja dalam menyediakan layanan yang bermanfaat bagi Masyarakat, yang memberikan dampak langsung.
“WBBM lebih dari sekedar kontestasi, namun bagaimana pemerintah mampu menghadirkan layanan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat, serta bagaimana konsistensi dalam menjaga integritas. Oleh karena itu, saya menghimbau pimpinan tinggi maupun kepala satuan kerja harus bisa menjadi leader, memberikan semangat, dan menjadi role model yang baik,” tutur Asep. (CS)
(berlanjut part II)
#KemenkumhamRI
#KemenpanRB
#KumhamSemakinPASTI
#Ditjenpas
#Pemasyarakatan
#lpkakutoarjo